Moto Kami
 

DPM KABUPATEN BENGKULU UTARA SAMBUT NATAL DAN TAHUN BARU 2018 BERKUNJUNG KE KPK DAN KEMENKOMINFO

DP BBM Natal dan Tahun Baru 2018foto di KOMINFO

Photo KPK

Kepala Dinas DPM Kab. Bengkulu Utara sedang berdiskusi dengan Bpk. Riki Arif Gunawan Kasubit Tekhnologi Keamanan Informasi di Kementrian Kominfo beberapa waktu yang lalu mengenahi Tanda Tangan yang berbasis Elektronik hal ini sesuai dengan saran dari pada KPK untuk mempercepat proses dan pemberian kepastian lamanya proses perizinan selesai.

Disamping berkonsultasi dengan Kominfo kami juga berdiskusi  dengan Bpk. Basuki Haryono dan Ismail Tim Korsupgak KPK dengan menghasilkan beberapa saran dan arahan sbb :

  1. DPM harus memberikan pelayanan kepada publik dengan memenuhi khaidah – khaidah tata kelola yang baik seperti transparansi dan kepastian dalam pelayanan seperti jenis izin, waktu yang diperlukan, Dokumen yang dibutuhkan saat rekomendasi, besaran biaya yang dibayar dan Kanal Pengaduan.
  2. Penerimaan Dokumen dan pemberian nomor sekaligus melalui loket
  3. Rekomendasi dari Dinas Teknis agar diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan Tim Teknis berada dalam ruangan tersendiri untuk memudahkan komunikasi dengan DPMPTSP.
  4. Disediakan Ruang untuk berkonsultasi bila pemohon tidak dapat diluluskan atau tidak diterima dan hasil konsultasi harus di dokumentasikan.
  5. Adanya Tracking penelusuran status pemohon.
  6. Pencetakan Surat Izin sebisa mungkin tidak tergantung kepada kehadiran dari pada Kepala DPMPTSP dan perlu dilakukan secara elektronik
  7. Pengaduan dari pemohon melalui surat elektronik dengan mencantumkan nomor regristasi.
  8. Pembayaran Retribusi tidak di lakukan di Dinas Teknis tetapi melaui Bank yang ditunjuk.
  9. Nilai Retribusi harus dicantumkan dalam Surat Izinyang di terbitkan DPMPTSP baik itu yang gratis maupun yang ada retribusinya, tujuannya agar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan calo atau pihak lain. ( Eko )

BUPATI BENGKULU UTARA MENERIMA PENGHARGAAN TERTINGGI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

ARGA MAKMUR, DPMPTSP BU  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara meraih Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari  Ombudsman RI yang diserahkan oleh Ketua Ombudsman  RI melalui Anggotanya Bapak Ahmad Suaedy yang langsung diterima oleh Bapak Bupati Bengkulu Utara Ir. MIAN pada Selasa (05/12/2017) di Ruang Balai Kartini Jakarta Selatan. 

Bupati Bengkulu Utara  dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran  birokrasi di Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Utara  yang telah bersama – sama untuk melakukan upaya meningkatkan kepatuhan pada pemenuhan Standar Pelayanan Publik

IMG-20171205-WA0001 foto Penerimaan

Beliau berharap agar penghargaan ini dijadikan sebagai spirit positif sekaligus momentum  untuk selalu meningkatkan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk  harus ada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang mana hal ini akan berdampak pada peningkatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Mari terus kita memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat! Berikan pelayanan yang cepat, aman transparan, inovatif dan Kredibel serta pelayanan yang bebas dari pungutan liar/KKN  pungkas Beliau.

Sementara itu, Ahmad Suaedy  saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan Ombudsman   RI memberikan predikat kepatuhan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara karena dari hasil survey yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada bulan April 2017 terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara  meraih predikat Zona HIJAU sehingga berhak mendapatkan predikat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara  dapat mempertahankan predikat zona HIJAU tersebut terus menerus , selamat ya Bapak Bupati semoga kedepan pelayanan di Kabupaten Bengkulu Utara bisa lebih maju lagi dan bisa mensejahterakan masyarakatnya amin. (EKO).

IMG-20171205-WA0007 (1) tanda terima Obusman

IMG-20171205-WA0009 Foto TErima Penghargaan Bupati  IMG-20171205-WA0004 menunggu penghargaan